Dinnaker Adakan Bimtek Bagi Perusahaan di Purbalingga

Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Syarat Kerja dan Hubungan Kerja bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga. Hal ini merupakan suatu upaya ketaatan bagi perusahaan di Kabupaten Purbalingga agar memahami segala aturan mengenai ketenagakerjaan.

“Di sini itu bimteknya adalah bimtek syarat kerja dan hubungan kerja, artinya di dalam perusahaan ini adalah karena ada dua pihak itu antara pengusaha dan pekerja ini adalah diikat dengan aturan-aturan yang mengenai hubungan kerja,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinnaker Kabupaten Purbalingga, Tukimin saat ditemui di sela-sela kegiatan Bimtek di Aula Dinnaker Kabupaten Purbalingga, Selasa (13/11).

Ia menegaskan dalam UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ada hal yang harus dipahami oleh perusahaan yakni hubungan kerja dan syarat kerja. Dalam hubungan kerja ada persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan yang meliputi perintah, pekerjaan yang jelas dan upah.

“Perintah artinya kalau ada perintah berarti ada yang memerintah dan ada yang diperintah,” ujarnya.

Kemudian, perintah yang jelas dimana pekerjaan harus jelas sesuai dengan bisnis yang ada di perusahaannya. Selanjutnya mengenai upah, setelah ada perintah, ada pekerjaan dan terakhir menerima upahnya inilah yang disebut dengan hubungan tenaga kerja.

“Oleh karena itu dalam hubungan tenaga kerja ini harus diatur dengan perundang-undangan yang berlaku, karena itu undang-undangnya tetap dalam konteks UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan,” tandas Tukimin.

Sehingga, ia melanjutkan bimtek ini diberikan bagi perusahaan di Kabupaten Purbalingga supaya bisa mengatur mengenai hubungan kerja dan penetapan syarat-syarat kerja sesuai dengan UU yang berlaku. Di samping itu, tentu bagaimana supaya hubungan kerja dan syarat kerja itu bisa membentuk suatu  hubungan yang harmonis di dalam perusahaan.

“Di dalam perusahaan mereka bisa saling tahu posisinya yang mana tahu posisi mana pengusaha dan mana posisi daripada tenaga kerja,” jelasnya.

Dalam posisi di Perusahaan tentu saja masing-masing mempunya hak dan kewajiban. Hak pekerja merupakan kewajiban daripada pengusaha namun sebaliknya apa yang menjadi hak dari pengusaha menjadi kewajiban pekerja.

“Artinya kita saling mengisi mana hak dan kewajibannya itu, kita harus bisa saling tahu,” terang Tukimin.

Ia menegaskan sebagai tenaga kerja jangan sampai hanya menuntut haknya saja namun kewajibannya tidak terpenuhi. Jangan pula mengabaikan hak orang lain tapi kewajibannya tidak bisa terpenuhi.

“Artinya kalau kita mengabaikan kewajiban otomatis kan hak kita akan berkurang oleh karena itu harus ada keseimbangan ada balance dan kewajibannya kita laksanakan,” tegasnya.

Ia menambahkan sebagai pekerja maka harus bisa bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, jam kerja harus ditaati, kemudian target harus dipenuhi. Sedangkan pengusaha harus memberikan upah sesuai dengan prestasi para pekerjanya.

“Tentunya adanya hak yang timbul dari pada perjanjian kerja ini ada dalam konteks UU Ketenagakerjaan,” kata Tukimin.

Di samping itu ada beberapa hal yang perlu dipehatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni norma, adat istiadat dan kebiasaan. Yang sudah berlaku di suatu perusahaan maka harus tetap dijalankan sehingga tidak menimbulkan hubungan yang kurang harmonis.

“Bagaimanapun juga kalau mungkin ada kebiasaan yang baik tapi kemudian hilang begitu saja akan menimbulkan suatu yang kurang sehingga nanti juga akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis,” pungkasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*